RIAUMANDIRI.CO - Penerapan sistem migrasi siaran televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) yang dilakukan oleh pemerintah masih ruwet. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan hanya menerapkan kebijakan itu di wilayah Jabodetabek saja.

Hal ini dikatakan anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyikapi banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pengalihan dari saluran analog menjadi digital dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema: “Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

“Penerapan ASO ini masih ruwet sekali dan merugikan. Apalagi dengan satu hal yang tidak konsisten dari pemerintah dan terus terang saya tidak suka adalah tidak dilaksanakan secara nasional. Artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak akan ada konsistensi dari pemerintah,” kata

Politikus Golkar ini menyarankan, apabila pemerintah ingin melakukan pengalihan sebaiknya dilakukan secara keseluruhan dan tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja. Sehingga sistem ASO bisa terlaksana secara optimal.

“Ini artinya pemerintah seperti buang badan terhadap kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur secara teknologi bahwa yang tadinya analog akan menjadi digital. Tapi ini buang badannya seolah-olah dengan melegitimasi, pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek saja sudah mewakili republik ini itu tidak benar,” kata Nurul.

Nurul menilai, kebijakan ini sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dalam penyebaran alat bantu siaran digital berupa set box.

“Untuk mendistribusikan set box sebanyak 6 juta unit yang ada datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS kementerian sosial, ini kan harusnya bisa dilaksanakan. Apalagi Sudah tahu akan jatuh tempo pada tanggal 2 November, terakhir. Kan ada 3 tahapan begitu," kata Nurul.

Seharusnya kata Nurul, mereka bisa memproduksi, mendistribusikan dan jumlahnya bulat 6 juta sesuai data. Sehingga yang 6 juta kepala keluarga kurang mampu ini, bisa mendapatkan set box sesuai dengan haknya.

Yang lebih lucu, kata Nurul, ternyata dalam penerapannya set top boxnya harus bersertifikat Kemenkominfo. Ini menimbulkan banyak pertanyaan.

“Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?,” tanya mantan aktris nasional ini.

Karenanya, Nurul menegaskan apabila pemerintah belum siap, sebaiknya tidak perlu terburu-buru untuk menerapkan ASO. Pasalnya, dengan memaksakan kebijakan yang belum siap ini, malah hanya menjadi beban lagi untuk rakyat.

“Gitu kan, hanya bikin rakyat usah, apalagi sekarang situasinya memang banyak krisis, kita tahu di bawah itu situasinya kayak apa. Ini yang saya sesalkan,” sesal Waketum Partai Golkar ini.

Narasumber lainnya Anggota Komisi I DPR RI dari PDIP Nico Siahaan dan pakar komunikasi kebijakan publik dari Universitas Mercu Buana Syaifuddin. (*)